Tujuan Dibentuk BPUPKI Oleh Pemerintah Jepang Dan Anggotanya

Diposting pada

Tujuan Dibentuk Bpupki Oleh Pemerintah Jepang

Pengertian BPUPKI

Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau secara singkat BPUPKI (dalam bahasa Jepang: Dokuritsu Junbi Cosakai dilafalkan Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai atau Dokuritsu Junbi Chōsakai) adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah yang menduduki pasukan Jepang.


  • Pemerintah militer Jepang

Pemerintah militer Jepang, diwakili oleh komando 16 dan 25 M, menyetujui pembentukan Badan Investigasi untuk Mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia. pada 1 Maret 1945. Karena kedua komando ini bertanggung jawab atas Jawa (termasuk Madura) dan Sumatra. BPUPKI hanya dibentuk untuk dua wilayah, sedangkan di Kalimantan dan Indonesia Timur yang dikontrol oleh komando AL Jepang tidak ada badan serupa yang dibentuk.


Pembentukan badan ini diumumkan oleh Kumakichi Harada pada tanggal 1 Maret 1945, tetapi badan ini baru benar-benar diresmikan pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Badan ini dibentuk sebagai upaya untuk mendapatkan dukungan dari rakyat Indonesia dengan menjanjikan bahwa Jepang akan membantu proses kemerdekaan Indonesia. BPUPKI terdiri dari 67 orang yang dipimpin oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T.) Radjiman Wedyodiningrat dengan wakil ketua Ichibangase Yosio (Jepang) dan Raden Pandji Soeroso.


Di luar anggota BPUPKI, Badan Administratif atau Tata Usaha (semacam sekretariat) dibentuk dengan 60 anggota. Badan Administrasi ini dipimpin oleh Raden Pandji Soeroso dengan perwakilan dari Mr. Abdoel Gafar Pringgodigdo dan Masuda Toyohiko (Jepang). Tugas BPUPKI sendiri adalah mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan aspek politik, ekonomi, pemerintahan, dan hal-hal yang diperlukan dalam upaya mendirikan negara Indonesia yang merdeka.

Baca Juga :  Pengertian Moral Menurut Para Ahli Dan Contoh Serta Nilainya

Pada 7 Agustus 1945, Jepang membubarkan BPUPKI lalu membentuk Komite Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau dalam bahasa Jepang: Dokuritsu Junbi Inkai, dengan 21 anggota dalam upaya untuk mencerminkan perwakilan dari berbagai kelompok etnis di Hindia Belanda, terdiri dari: 12 orang dari Jawa, 3 orang dari Sumatra, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang dari Kalimantan, 1 orang dari Sunda Kecil (Nusa Tenggara), 1 orang dari Maluku, 1 orang dari etnis Tionghoa.


Sejarah Pembentukan Panitia Sembilan

Panitia Sembilan adalah panitia yang beranggotakan sembilan orang yang bertugas untuk merumuskan dasar negara Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945.


Para anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) mengemukakan dasar negara merdeka dalam sidang pertama BPUPKI. Dari pendapat yang berkembang diantara Mr. Muhammad Yamin, Mr. Soepomo, dan Ir. Soekarno, akhirnya disepakati bahwa dasar negara Indonesia terdiri dari lima unsur dengan nama Pancasila. Dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945, Pancasila pertama kali di perkenalkan oleh Soekarno (penggali), dengan rumusan sebagai berikut:


  1. Kebangsaan Indonesia;
  2. Internasionalisme atau Perikemanusiaan;
  3. Mufakat atau Demokrasi;
  4. Kesejahteraan Sosial;
  5. Ketuhanan yang berkebudayaan.

Karena adanya rumusan yang berbeda diantara para anggota, maka dipandang perlu untuk membentuk panitia kecil yang bertugas membahas usul-usul yang diajukan oleh para anggota, baik itu usul secara lisan maupun tertulis. Panitia kecil yang dibentuk oleh BPUPKI pada 1 Juni 1945 dikenal dengan sebutan Panitia Sembilan.


Panitia Sembilan ini adalah panitia yang beranggotakan 9 orang yang bertugas untuk merumuskan dasar negara Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945. Adapun anggota Panitia Sembilan adalah sebagai berikut:


  1. Ir. Soekarno (ketua)
  2. Drs. Moh. Hatta (wakil ketua)
  3. Mr. Achmad Soebardjo (anggota)
  4. Mr. Muhammad Yamin (anggota)
  5. KH. Wachid Hasyim (anggota)
  6. Abdul Kahar Muzakir (anggota)
  7. Abikoesno Tjokrosoejoso (anggota)
  8. H. Agus Salim (anggota)
  9. Mr. A.A. Maramis (anggota)
Baca Juga :  6 Pengertian Logika Menurut Para Ahli Dan Macam Serta Filsafat

Panitia Sembilan pimpinan Ir. Soekarno pada tanggal 22 Juni 1945 telah menghasilkan “Piagam Jakarta” atau Jakarta Charter yang didalamnya tercantum rumusan Dasar Negara, yaitu:

  1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
  3. Persatuan Indonesia
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Selanjutnya, Panitia Sembilan mengajukan Piagam jakarta pada sidang kedua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang berlangsung pada tanggal 14-16 Juli 1945, dan diterima dengan baik. Isi dari Piagam Jakarta diatas, kelak menjadi Pancasila dengan kalimat pada butir pertama yang diubah dalam perumusan Pancasila. Kata “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” berubah menjadi “Yang Maha Esa”.


Piagam Jakarta inilah yang menjadi cikal bakal Pembukaan UUD 1945 dengan perubahan pada sila pertama yang berdasarkan pada berbagai pertimbangan mengenai sebuah negara kesatuan.


Tujuan Dibentuk BPUPKI Oleh Pemerintah Jepang

Seperti organisasi lain seperti Sejarah PKI, Sejarah Pendirian Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Sejarah Koperasi harus memiliki tujuan dalam pembentukannya. Dan inilah tujuan didirikannya BPUPKI:


  • Tujuan BPUPKI
  1. Bertujuan untuk menarik simpati rakyat Indonesia dalam membantu Jepang dalam perang melawan sekutu dengan menjanjikan kemandirian bagi Indonesia, menerapkan politik kolonialnya yang didirikan pada 1 maret 1945.
  2. Bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting terkait pembentukan negara Indonesia merdeka atau menyiapkan hal-hal penting mengenai pemerintah Indonesia merdeka.

  • Tujuan lainnya:
  1. Diskusikan hal-hal yang berkaitan dengan Dasar Negara.
  2. Pembentukan reses dalam waktu satu bulan.
  3. Pembentukan komite kecil atau delapan komite dengan tugas menampung saran dan konsepsi anggotanya.
  4. Bantu sembilan komite dan juga komite kecil.
  5. Hasil komite sembilan yaitu Piagam Jakarta (Jakarta Charter).
Baca Juga :  Asmaul Husna Al Karim Serta Penjelasan Dan Contohnya Lengkap

Anggota Panitia Sembilan Dalam BPUPKI

Berikut ini ialah susunan keanggotaan dari “Panitia Sembilan” sebagai berikut :

  1. Ir. Soekarno (ketua)
  2. Drs. Mohammad Hatta (wakil ketua)
  3. Mr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo (anggota)
  4. Mr. Prof. Mohammad Yamin, S.H. (anggota)
  5. Kiai Haji Abdul Wahid Hasjim (anggota)
  6. Abdoel Kahar Moezakir (anggota)
  7. Raden Abikusno Tjokrosoejoso (anggota)
  8. Haji Agus Salim (anggota)
  9. Mr. Alexander Andries Maramis (anggota)

Hasil Kerja Panitia Sembilan Tanggal 14 Juli 1945

  1. Pernyataan Indonesia Merdeka.
  2. Pembukaan Undang-Undang Dasar.
  3. Undang-Undang Dasar.

Tugas Dari Keanggotaan Panitia Sembilan Yang Dibentuk BPUPKI

  1. Bertanggung jawab penuh dalam pembentukan dasar negara.
  2. Memberikan usul-usul baik lisan maupun tulisan serta membahas dan merumuskan dasar negara Indonesia merdeka.
  3. Setelah mengusulkan,mereka juga menampung berbagai aspirasi tentang pembentukan dasar negara Indonesia merdeka dari berbagai tokoh.
  4. Setelah mereka mengusulkan dan menampung aspirasi-aspirasi tentang dasar negara,mereka juga harus menyusun sebuah naskah rancangan pembukaan hukum dasar yang kemudian oleh Mr.Muhammad Yamin diberi nama “Piagam Jakarta”.

Baca Juga:


Demikian penjelasan artikel diatas tentang Tujuan Dibentuk Bpupki Oleh Pemerintah Jepang Dan Anggotanya Semoga dapat bermanfaat bagi kita yang selalu rajin dalam belajar sejarah. Terimakasih telah berkunjung di situs kami Pensil.Co.Id