Definisi Pajak Menurut Para Ahli, UU, Jenis, Fungsi & Contohnya

Diposting pada

Definisi Pajak Menurut Para Ahli

Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung.

Menurut Charles E.McLure, pajak adalah kewajiban finansial atau retribusi yang dikenakan terhadap wajib pajak (orang pribadi atau Badan) oleh Negara atau institusi yang fungsinya setara dengan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Penolakan untuk membayar, penghindaran, atau perlawanan terhadap pajak pada umumnya termasuk pelanggaran hukum. Pajak terdiri dari pajak langsung atau pajak tidak langsung dan dapat dibayarkan dengan uang ataupun kerja yang nilainya setara. Beberapa negara sama sekali tidak mengenakan pajak, misalnya United Arab Emirates.

Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.


Definisi Pajak Menurut Para Ahli

  • Menurut UU No.28 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh setiap orang atau badan koersif tapi masih berdasarkan hukum, dan tidak dihargai secara langsung dan digunakan untuk kebutuhan negara ini juga kemakmuran rakyatnya.

  • Prof. Dr. MJH. Smeeths

Pajak adalah prestasi yang luar biasa dari pemerintah melalui norma-norma dan dapat didirikan tanpa pencapaian setiap counter individu. Intinya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah atau negara.

  • Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH.

Menurut dia, iuran pajak adalah orang-orang dari negaranya di bawah Undang-Undang atau transisi kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik yang dapat dipaksakan dan yang dapat langsung ditugaskan dan digunakan untuk membiayai kebutuhan atau kepentingan umum.

  • Prof. Dr. PJA Andriani

Dia telah menjadi profesor di College of the University of Amsterdam. Menurut dia, iuran pajak kepada negara atau masyarakat dapat dikenakan gaji wajib dan dibayar sesuai dengan peraturan UU tanpa imbalan langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk pembiayaan pemerintah diperlukan.

  • Dr. Soeparman Soemahamidjaya
Baca Juga :  Pengertian Inflasi Dan Penyebabnya Menurut Para Ahli

Dia mengungkapkan pendapatnya tentang pajak, di mana kontribusi pajak wajib bagi warga negara, baik dalam bentuk uang dan barang yang dikumpulkan oleh pihak berwenang sesuai dengan norma-norma hukum untuk menutup semua biaya produksi barang dan jasa untuk mencapai kesejahteraan umum masyarakat.

  • Anderson Herschel M, dkk

Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, tetapi tidak untuk melanggar kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan tidak adanya penghargaan dan dilakukan untuk memudahkan pemerintah melakukan tugasnya.

  • Cort Vander Linden

Menurut pajak adalah kontribusi terhadap keadaan keuangan publik tidak Mengandalkan layanan khusus dari putusan itu.

  • Prof. Dr. Djajaningrat

Berpendapat bahwa pajak adalah kewajiban untuk memberikan sebagian besar aset kepada negara karena insiden itu, negara juga bertindak yang memberikan posisi tertentu di mana pungutan itu bukan hukuman, tapi kewajiban di bawah aturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan bisa ditegakkan. Tujuannya adalah untuk menjaga kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

  • Dr. N.J. Fieldman

Pajak merupakan pencapaian kekuatan unilateral berkuasa sesuai dengan norma-norma yang ditetapkan dalam ketiadaan counter dan titik untuk menutup semua pengeluaran publik dari negara.

  • R.R.A. Seligman

Perpajakan adalah bahwa kekuatan di alam kepada pemerintah atau pihak berwenang untuk mengisi semua biaya yang terkait dengan masyarakat dan tanpa diangkat dan tidak ada manfaat khusus.

  • Leroy Beaulieu

Menyatakan bahwa keringanan pajak baik secara langsung atau tidak, di mana ini dapat ditegakkan oleh pemerintah untuk meninjau rakyat mereka pada waktu itu untuk menutupi semua biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara.

  • Menurut UU Perpajakan Nasional

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang berdasarkan hukum tanpa Memperoleh pembayaran langsung digunakan untuk pembiayaan umum dari semua pengeluaran dan pengembangan.



Fungsi Pajak

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan negara, terutama dalam pelaksanaan pembangunan sebagai sumber pajak penghasilan negara untuk membayar semua biaya, termasuk biaya pengembangan. Uang yang dihasilkan dari pajak digunakan oleh negara dan lembaga-lembaga di dalamnya sepanjang sejarah untuk mengadakan berbagai fungsi. Beberapa fungsi ini termasuk untuk perang pembiataan, penegakan hukum, keamanan aset, infrastruktur ekonomi, pekerjaan umum, subsidi, dan negara operasional itu sendiri.

Baca Juga :  Riset Pemasaran Adalah

Dana pajak juga digunakan untuk membayar utang negara dan bunga utang. Pemerintah juga menggunakan uang pajak untuk mendanai kesejahteraan dan pelayanan publik. Layanan tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, pensiun, bantuan untuk mereka yang sudah mendapat pekerjaan, dan transportasi umum. Penyediaan listrik, air dan pengelolaan limbah juga menggunakan dana pajak di bagian-bagian tertentu. Kolonial dan negara-negara modern juga telah digunakan untuk mendorong produksi gerakan ekonomi.

Beberapa jenis fungsi pajak antara lain:


Fungsi anggaran (budgetair)

Sebagai sumber penerimaan negara, pajak digunakan untuk membiayai belanja negara. Untuk melaksanakan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Saat ini, pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran berulang karyawan, pengeluaran untuk barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya.

Untuk membiayai pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, pendapatan berkurang pengeluaran domestik. Tabungan pemerintah dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan pembiayaan untuk pembangunan dan khususnya diharapkan dari sektor pajak.


Fungsi mengatur (regulerend)

Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Dengan fungsi set, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Misalnya, investasi, baik domestik maupun luar negeri, diberikan berbagai keringanan pajak. Untuk melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.


Fungsi stabilitas

Dengan pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi yang dapat dikendalikan, Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan mengatur peredaran uang di masyarakat, pajak, penggunaan pajak secara efektif dan efisien.


Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang telah diberlakukan oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan publik, serta untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan pendapatan.


Jenis Pajak

Pajak Negara

Sering disebut juga pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat yang terdiri atas:

Pajak Penghasilan

Diatur dalam UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang diubah terakhir kali dengan UU No. 36 Tahun 2008

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Diatur dalam UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang diubah terakhir kali dengan UU No. 42 Tahun 2009

Baca Juga :  Pengertian Goodwill Dalam Ekonomi Bisnis & (Negatif) Serta Contohnya

Bea Materai

UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai

Bea Masuk

UU No. 10 Tahun 1995 jo. UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan

Cukai

UU No. 11 Tahun 1995 jo. UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai


Pajak Daerah

Sesuai UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berikut jenis-jenis Pajak Daerah:


Pajak Provinsi

  1. Pajak Kendaraan Bermotor;
  2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  4. Pajak Air Permukaan; dan
  5. Pajak Rokok.

Jenis Pajak Kabupaten/Kota

  1. Pajak Hotel;
  2. Pajak Restoran;
  3. Pajak Hiburan;
  4. Pajak Reklame;
  5. Pajak Penerangan Jalan;
  6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  7. Pajak Parkir;
  8. Pajak Air Tanah;
  9. Pajak Sarang Burung Walet;
  10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
  11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Wajib Pajak

Pembayar pajak, sering disingkat sebagai WP adalah orang pribadi atau badan (pajak) berdasarkan ketentuan undang-undang pajak ditentukan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Pembayar pajak bisa menjadi wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak.

Pembayar pajak pribadi adalah individu yang memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena. Di Indonesia, setiap orang harus terdaftar dan memiliki nomor identifikasi wajib pajak (NPWP), kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.


Hukum Pajak

Hukum pajak adalah hukum umum dalam mengatur hubungan antara negara dan orang / badan hukum wajib membayar pajak. Selain itu, hukum pajak didefinisikan sebagai semua aturan yang mencakup tentang kewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas / treasury.

Hukum pajak dibedakan menjadi dua bagian, yaitu :

  1. Hukum pajak formal adalah hukum pajak hukum pajak berisi ketentuan untuk membuat realitas material.
  2. Hukum pajak bahan adalah hukum pajak yang memuat ketentuan tentang siapa yang dikenakan pajak dan dibebaskan oleh pajak, dan berapa yang harus dibayar.

Demikian Penjelasan Tentang Definisi Pajak Menurut Para Ahli, UU, Jenis, Fungsi & Contohnya Semoga Bermanfaat Untuk Semua Pembaca Pensil.Co.Id