Bentuk Pemerintahan Negara Indonesia Pada Masa Orde Lama (1959-1966) 5/5 (1)

Diposting pada

Bentuk Pemerintahan Negara Indonesia

 

Pemerintah Orde Lama (1959-1966) dalam melaksanakan pemenintahan tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 meskipun telah kembali ke UUD 1945. Bahkan, sebaliknya terdapat penyimpangan-penyimpangan konstituiona1 yang berdampak negatif pada stabilitas politik dan pemerintahan.

Belum terbentuknya lemhaga lembaganegara yang sesuai dengan UUD 1945, seperti MA, MPR, DPR, DPA, dan BPK rnengakibatkan kekuasaan eksekutif (Presiden) mengarah pada praktik-praktik “Demokrasi Terpimpin.” Hal ini jelas bertentangan dengan konstitusi UUD 1945. Beberapa penyimpangan Orde Lama yang dapat tercatat dalam sejarah antara lain sebagai berikut.

 

Bentuk Pemerintahan Negara Indonesia Pada Masa Orde Lama


Bentuk Pemerintahan Negara Indonesia Pada Masa Orde Lama (1959-1966)

  1. Penetapan Pidato Presiden tanggal 17 Agustils 1959 yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” atau “Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol)” dijadikan GBHN yang bersifat tetap.
  2. MPRS dalam keputusannya mengangkat Presiden menjadi presiden seumur hidup.
  3. DPR hasil Peimilu 1955 dibubarkan oleh Presiden karena DPR menolak RAPBN yang diajukan
    oleh pemerintah pada tahun 1960.
  4. Presiden mengangkat dirinya menjadi ketua DPA, mengangkat anggota DPR/MPR tanpa melalui pemilu, dan rnengangkat Ketua DPR/MPR sebagai Menteri Koordinator (Menko) dalam Kabinet Presidensial sehingga ia berkedudukan sebagai pembantu Presiden.

Pemanfaatan PKI

Penyimpangan deimi penyimpangan yang terjadi mengakibatkan semakin memburuknya kondisi politik dan keamanan negara serta kemerosotan di bidang ekonomi. PKI memanfaatkan dan menyalahgunakan keadaan tersebut untuk menyusun kegiatan yang mengelabui rakyat dan berpuncak pada pemberontakan G 30 S/PKI yang hampir saja membawa negara dan bangsa Indonesia ke jurang kehancuran. Dosa-dosa PKI yang tetap menjadi bahaya laten tidak saja menimbulkan korbanjiwa dan harta benda yang besar, lebih dan itujelas-jelas ingin mengganti dasar negara Pancasila dengan ideologi komunis.


Rakyat dan ABRI

Rakyat dan ABRI yang masih setia kepada Pancasila, mendesak pemerintah untuk membubarkan PKI dan membersihkannya dan buini Indonesia. Atas kemauan kuat seluruh bangsa Indonesia, MPRS melalui Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/ 1966 menyatakan pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya dan dinyatakan sebagai partai terlarang di sehiruh Indonesia, termasuk paham komunisme/marxisme-leninisme.

 

Baca Juga:

Baca Juga :  Sumber Sejarah Kerajaan Tarumanegara Beserta Isinya Lengkap
Baca Juga :  Pengertian Bangsa, Negara, Warga Negara Dan Penduduk Lengkap

 

Demikian Penjelasan Diatas Tentang Bentuk Pemerintahan Negara Indonesia Pada Masa Orde Lama (1959-1966) Semoga Bermanfaat Bagi Pembaca Pensil.Co.Id

Please rate this