Konstitusi Yang Pernah Berlaku Di Indonesia Beserta Tahunnya 5/5 (1)

Diposting pada

Konstitusi Yang Pernah Berlaku Di Indonesia

Konstitusi Yang Pernah Berlaku Di Indonesia

 

Konstitusi “Constituere” berasal dari Perancis yang berarti membentuk. Penggunaan istilah konstitusi dimaksudkan sebagai pembentukan atau pengaturan suatu negara.

Konstitusi suatu negara adalah keseluruhan sistem aturan yang menetapkan dan mengatur tata kelola kehidupan negara melalui sistem tata kelola negara dan hubungan timbal balik antara pemerintah negara dan orang-orang yang berada di bawah pemerintahan.

Konstitusi juga berarti hukum dasar, hukum dasar dapat ditulis dan juga tidak tertulis. Konstitusi tertulis atau hukum dasar juga disebut Konstitusi, sedangkan konstitusi tidak tertulis atau hukum dasar juga disebut konvensi, yang merupakan aturan dasar yang muncul dan dipelihara dalam praktik-praktik yang dikelola negara meskipun tidak tertulis. Dengan demikian, konstitusi lebih luas daripada Undang-Undang Dasar (UUD), atau Konstitusi adalah salah satu bagian dari konstitusi.


UUD 1945 (18 Agustus 1945-27 Desember 1949)

 

  • Menurut bentuknya Konstitusi pertama Indonesia (UUD 1945)

Sesuai dengan konstitusi tertulis pertama di Indonesia, sebab UUD 1945 adalah hukum dasar Negara Indonesia pada waktu itu sebagaimana diuraikan dalam dokumen formal. Itu diklarifikasi dalam Risalah Sesi Tahunan MPR 2002, yang diterbitkan dalam Konstitusi Republik Indonesia dalam Satu Naskah, sebagai Teks Bantuan dan Kompilasi tanpa Opini. Bukti bahwa UUD 1945 adalah konstitusi tertulis, yaitu Piagam Jakarta adalah teks pembuka UUD 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh Komite Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Baca Juga :  Kebebasan Berpendapat Dan Pencemaran Nama Baik (Hukum Indonesia)

Ratifikasi atau pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang diadakan pada tanggal 29 Agustus 1945. Rancangan naskah Konstitusi Indonesia 1945 disusun selama Sesi Kedua Sesi Usaha Penyiapan Investigasi Independen (BPUPK). Konstitusi ini terkandung hanya dalam satu dokumen tanpa dokumen lain yang juga merupakan konstitusi seperti yang ada di Denmark (2 dokumen) dan Swedia (4 dokumen).

  • Menurut sifatnya UUD 1945

Termasuk konstitusi yang kaku karena UUD 1945 hanya bisa dirubah secara spesifik dan spesifik tidak seperti mengubah hukum dan peraturan biasa. Ini dijelaskan dalam BAB XVI PERUBAHAN KE DASAR HUKUM Pasal 37 ayat 1 “Untuk mengubah Konstitusi setidaknya 2/3 dari total anggota MPR harus hadir” dan pasal 2 “Keputusan diambil dengan persetujuan minimal 2 / 3 dari total anggota hadir “.


Konstitusi Republik Indonesia Serikat (27 Desember 1949-17 Agustus 1950)

 

  • Bentuknya Kosntitusi RIS

Menurut bentuknya, Lembaga/Konstitusi RIS adalah konstitusi tertulis sebab dinyatakan dalam sebuah dokumen. Konstitusi RIS dibentuk atas saran PBB, menyatukan perwakilan dari Indonesia dan Belanda, sehingga perjanjian dan kesepakatan dirumuskan dalam sebuah dokumen pada tanggal 27 Desember 1949, kemudian konstitusi RIS dibentuk.

  • Sifatnya Konstitusi RIS

Sesuai dengan sifatnya, Konstitusi RIS adalah konstitusi yang kaku sebab membutuhkan prosedur khusus untuk amandemen atau amandemen. Ini tercantum dalam BAB VI Amandemen, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup pada bagian satu dari perubahan, pasal 190 ayat (1), (2), pasal 191 ayat (1), (2), (3), bagian dua ketentuan transisi. 192 Ayat (1), (2), Pasal 193 Ayat (1), (2).

  • Kedudukannya Konstitusi RIS

Menurut kedudukannya, konstitusi RIS adalah konstitusi tingkat tinggi sebab persyaratan untuk berubah lebih buruk daripada mengubah undang-undang dan peraturan lainnya.

  • Bentuk Negara Konstitusi RIS Serikat/Federal
Baca Juga :  Bentuk Pemerintahan Negara Indonesia Pada Masa Orde Lama (1959-1966)

Menurut negara konstitusional RIS serikat / negara federal sebab negara terdiri dari negara-negara di mana masing-masing negara mempunyai kedaulatannya sendiri untuk mengurus urusan internalnya. Ada bab I Republik Indonesia I bagian dari negara dan kedaulatan pasal 1, ayat (1).

  • Bentuk Pemerintahannya Konstitusi RIS

Menurut bentuk pemerintahan, konstitusi RIS adalah parlemen sebab kepala negara dan kepala pemerintahan dipegang oleh orang yang berbeda. Kepala negara adalah presiden, dan kepala pemerintahan adalah perdana menteri. Ditemukan dalam pasal 69 ayat 1, pasal 72 ayat 1.


UUDS 1950 (17 Agustus 1950-5 Juli 1959)

 

  • Bentuknya UUDS 1950

Menurut bentuknya UUDS 1950 adalah konstitusi tertulis sebab ditulis dalam dokumen formal. Ketika Konstitusi 1950 mulai berlaku, konstitusi RIS tidak berlaku.

  • Sifatnya UUDS 1950

Sesuai dengan sifatnya, UUDS 1950 adalah konstitusi yang kaku karena dalam perubahannya membutuhkan prosedur khusus sehingga tidak semudah mengubah hukum dan peraturan biasa. Diatur dalam pasal 140 UUD 1945, ayat 1-4.

  • Kedudukannya UUDS 1950

Menurut kedudukannya, UUDS ’50 adalah konstitusi tingkat tinggi karena persyaratan untuk mengubahnya tidak semudah hukum biasa. Dan posisi Konstitusi 1950 adalah aturan tertinggi dalam hukum di perundang-undangan dan Undang-Undang Darurat.

  • Sistem Pemerintahannya UUDS 1950

Menurut sistem pemerintahannya UUDS 1950, Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer di mana kepala negara dipegang oleh seorang presiden dan kepala pemerintahan di tangan perdana menteri.


UUD 1945 Setelah Amandemen I-IV

 

  • Bentuknya UUD 1945

Menurut UUD 1945 bentuk amandemen mencakup konstitusi tertulis karena dinyatakan dalam satu bentuk dokumen formal.

  • Sifatnya UUD 1945

Menurut sifat Konstitusi 1945 merupakan konstitusi yang kaku sebab pada perubahannya memperhatikan kondisi tertentu sebagaimana dinyatakan dalam pasal 37 ayat 1-5 UUD 1945, bahwa pengajuan perubahan dilakukan setidaknya 1/3 dari MPR Anggota, dan 2/3 dari anggota MPR dan keputusannya disetujui oleh lima puluh persen ditambah satu dari total anggota MPR, dan ketentuan lain dalam paragraf 5 yang “secara khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat diubah “.

  • Kedudukannya UUD 1945

Baca Juga :  Pengertian Desentralisasi Menurut Para Ahli Serta Tujuan Dan Kelebihannya

Menurut kedudukannya, UUD 1945 termasuk dalam konstitusi tingkat tinggi sebab UUD 1945 didasarkan pada hukum dasar dan pedoman untuk pembentukan hukum dan peraturan lainnya. Sehingga ada hierarki legislatif sebagai konsekuensinya, diatur dalam UU No. 10 tahun 2004 tentang pembentukan undang-undang.

  • Bentuk Negara UUD 1945

Menurut bentuk negara UUD 1945, Indonesia menganut konstitusi dalam negara kesatuan. Mengacu pada artikel 1 ayat 1 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara kesatuan dalam bentuk Republik”.

  • Sistem Pemerintahannya

Menurut sistem pemerintahan, konstitusi yang diadopsi ialah konstitusi dalam pemerintahan presidensial. Dimana kepala negara dan kepala pemerintahan ada di tangan presiden.

 

Baca Juga:

 

Sekian Penjelasan Artikel Tentang Konstitusi Yang Pernah Berlaku Di Indonesia Beserta Tahunnya Semoga Bermanfaat Bagi Semua Pembaca Setia Pensil.Co.Id

Please rate this