Kebijakan VOC di Indonesia – Sejarah Berdiri Dan Hak Oktroi No ratings yet.

Diposting pada

Kebijakan VOC di Indonesia

Kali ini kita akan membahas artikel tentang pendidikan sejarah, atau sejarah penjajahan Belanda di Indonesia di masa VOC, Berikut ini adalah penjelasan lengkapnya…selamat membaca.


Kebijakan VOC

Dalam menangani wilayah kekuasaannya, VOC lebih banyak melakukannya melalui pemerintahan secara tidak langsung. Hanya daerah-daerah tertentu saja, seperti Batavia, yang diperintah langsung oleh VOC. Dalam sistem ini, kaum pribumi nyaris tidak terlibat dalam struktur kepegawaian VOC.


Meskipun kaum elit pribumi terlibat dalam pemerintahan, tetapi status mereka bukan pegawai VOC dan tidak digaji secara tetap oleh kongsi dagang tersebut. Para elit pribumi ini lebih banyak diperlakukan sebagai mitra kerja demi kepentingan VOC. Hal ini jelas di daerah-daerah yang diperintah secara tidak langsung. Di daerah semacam itu, VOC membiarkan struktur lama (tradional) tetap berdiri.


Lewat para elit tradisional itulah ada kepentingan VOC diamsukan, diantarannya pada hal penarikan-penarikan wajib dari hasil prodil serta pajak-pajak yang dikenal dengan sistem leverantie dan contingenten (leveransi dan kontingensi).


Selain berdagang, VOC pun mengurus kehidupan kota yang akan menjadi markas besarnya. Cara yang dilakukannya, pertama adalah mengendalikan penduduk kota, melindungi kota dan warganya dari pengaruh asing di sekitarnya. Bahkan hampir semua penduduk awal kota Batavia merupakan dari luar Nusantara karena takut terhadap pengaruh masyarakat sekitar.


Para pejabat dan karyawan VOC

Para pejabat dan karyawan VOC, para serdadu, penerjemah, dan ratusan budak merupakan dari luar Nusantara seperti berasal dari Jepang, Cina, maupun Portugis. Jadi, ketika kekuasaan VOC, yang dianggap sebagai warga kota adalah orang asing, sedangkan orang asing merupakan penduduk asli setempat.

Baca Juga :  27 Bentuk, Pengertian Perubahan Sosial Menurut Para Ahli Beserta Contohnya Lengkap

Penduduk Batavia

Penduduk Batavia dipilah-pilah dan dikelompokkan sesuai dengan ras, daerah asal, dan status ikatan kerja mereka dalam perdagangan VOC, maka terbentuk lima kelompok yang berbeda, yaitu :

  1. Kelompok Eropa yang bekerja sebagai serdadu, tukang, dan magang, berhak atas daging dua kali seminggu.
  2. Kelompok Swaerten (hitam) dan Chineezen (China) yang bekerja pada VOC mendapat sembilan pon beras dua kali seminggu dan uang setengah gulden setiap bulan.
  3. Para istri dan budak yang tak bekerja pada VOC tidak mendapat catu.
  4. Anak-anak karyawan VOC berhak atas separo catu orang tua mereka.

Golongan burghers

Golongan burghers (warga biasa) atau vrijman (preman, warga bebas), tidak diberi catu tetapi boleh membeli beras selama persediaan masih ada.
Dengan alasan keamanan kota, VOC melarang orang asing (orang Jawa) memasuki kota Batavia dan melarang penduduk kota keluar. Kemudian dibangunlah dinding tembok di sekeliling kota. Baru pada 1624, VOC mengizinkan orang Jawa memasuki kota. Itu pun hanya untuk berdagang di pasar-pasar yang sudah ditentukan.


Kekuasaan VOC

Dalam kekuasaan VOC, pemilahan agama pun terjadi. Pengkristenan besar-besaran khususnya pada para budak yang lebih tepatnya dipaksa masuk dalam agama Kristen. VOC juga melakukan tindakan mengutamakan pada bangsa-bangsa tertentu seperti Cina dan Jepang. Misalnya kegiatan perpajakan banyak diserahkan pada masyarakat Cina, hampir semua kegiatan bernilai ekonomi tetapi hampir tidak penting bagi VOC diserahkan kepada kelompok masyarakat Cina seperti mengumpulkan dan berdagang sarang burung, paruh burung, cula badak, kapur barus, intan, dan beberapa barang berharga lainnya.


Jan Pieterzoon Coen (J.P. Coen)

Bahkan Jan Pieterzoon Coen (J.P. Coen) sendiri secara tegas menyatakan bahwa masyarakat Cina dianggap begitu strategis bagi monopoli VOC. Sedangkan Jepang diberlakukan istimewa dalam bidang pasukan bayaran yang dikontrak VOC di Hirado, pusat pedagangannya di Jepang pada 1612. Selama pemilahan masih berdasarkan kegiatan dagang, agama, dan kekuasaan VOC, orang Eropa digolongkan ke dalam kelompok atas. Begitu kepentingan ekonomi VOC yang jadi pertimbangan, golongan Eropa sama sekali tidak lagi memiliki keistimewaan.

Baca Juga :  Tari - Jenis, Fungsi, Unsur, Contoh, jenis, Bentuk & Gambarnya

Untuk semakin memperbesar kekuasaannya di Indonesia, VOC melakukan cara-cara politik devide et impera atau politik adu domba, dan tipu muslihat. Misalnya kalau ada persengketaan antara kerajaan yang satu dengan kerajaan lain, mereka mencoba membantu salah satu pihak. Dari jasanya itu, mereka mendapatkan imbalan berupa daerah. Hal ini berlangsung setiap kali sehingga di Indonesia semakin banyak daerah koloni orang-orang Eropa, terutama Belanda.


Untuk mempertahankan kegiatan monopoli dan kekuasaan, VOC banyak menggunakan kekerasan. Misalnya menindak keras para pedagang Makassar di daerah Misol, bahkan raja dan kapten laut Misol juga ditawan pada 1702.


Berdirinya VOC Di Indonesia

Veerenigde Oost Indische Compagnie (VOC) merupakan perserikatan Maskapai Hindia Timur bentukan Belanda yang fungsinya mengawasi persaingan perdagangan di kepulauan Nusantara setelah kedatangan bangsa Eropa lainnya yang dirasa merugikan kepentingan Belanda. Adanya persaingan dagang inilah yang menimbulkan pemikiran orang-orang Belanda agar perusahaan-perusahaan yang bersaing itu bergabung menjadi satu organisasi yang disebut Veerenigde Oost Indische Compagnie atau VOC. Pembentukan VOC ini dilaksanakan pada 20 Maret 1602.


Namun VOC diakui oleh pemerintah Belanda delapan tahun kemudian tepatnya pada 1610. Untuk melaksanakan kekuasaannya di Indonesia, diangkatlah Gubernur Jendral VOC, seperti Pieter Both yang memerintah pada 1610 hingga 1619. Pada awalnya pusat VOC ada di Ambon, namun pada 1619 oleh Jan Pieterszoon Coen pusat VOC ini dipindah ke Batavia (Jakarta).


Hak Oktroi VOC

Di Indonesia, VOC mempunyai hak Oktroi atau hak istimewa seperti:

  1. Hak untuk mengadakan perjanjian dengan negara-negara lain.
  2. Hak membentuk tentara dan mendirikan benteng pertahanan.
  3. Hak mengeluarkan dan mengedarkan mata uang.
  4. Hak memerintah daerah-daerah di luar Belanda dan mendirikan badan-badan pengadilan.
  5. Hak mengumumkan perang.
  6. Hak menarik pajak.
  7. Hak membentuk pemerintahan sendiri.
  8. Hak sebagai wakil kerajaan Belanda di Indonesia.
Baca Juga :  Pengertian Populasi Menurut Para Ahli Beserta Daftar Pustaka Dan Contohnya

Galangan kapal VOC di Amsterdam

Galangan kapal VOC di Amsterdam, Belanda pada 1750


Pada masa VOC, seorang gubernur jenderal merupakan penguasa tertinggi. Ia mempunyai kekuasaan tak terbatas seperti halnya seorang raja yang absolut karena tidak ada undang-undang yang khusus mengatur hak-hak dan kewajibannya. Demikian pula dengan struktur pemerintahannya di Asia, khususnya Hindia Timur juga tidak ditentukan.


Pasal Penting Oktroi

Salah satu pasal penting Oktroi adalah hak monopoli, sehingga dengan haknya itu VOC merupakan satu-satunya badan dari Belanda yang boleh mengirimkan kapal-kapal ke daerah sebelah timur Tanjung Harapan.


Sekian penjelasan artikel diatas tentang Kebijakan VOC di Indonesia – Sejarah Berdiri Dan Hak Oktroi┬ásemoga bermanfaat untuk seluruh pembaca setia Pensil.Co.Id

Please rate this