Kebijakan Fiskal Adalah

Diposting pada

Pengertian Kebijakan Fiskal

Kebijakan Fiskal Adalah – Pengertian, Tujuan, Konsep, Contoh – Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah.


Kebijakan fiskal juga dapat diartikan sebagai kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan.

kebijakan-fiskal-adalah


Kebijakan pemerintah ini ditujukan unuk mempengaruhi jalan atau proses kehidupan ekonomi masyarakat melalu Anggaran Belanja Negara atau APBN. Dari semua unsur APBN hanya pembelanjaan Negara atau pengeluaran dan Negara dan pajak yang dapat diatur oleh pemerintah dengan kebijakan fiskal. Contoh kebijakan fiskal adalah apabila perekonomian nasional mengalami inflasi, pemerintah dapat mengurangi kelebihan permintaan masyarakat dengan cara memperkecil pembelanjaan dan atau menaikkan pajak agar tercipta kestabilan lagi. Cara demikian disebut dengan pengelolaan anggaran.


Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter, yang bertujuan men-stabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak. Perubahan tingkat dan komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah dapat memengaruhi variabel-variabel berikut:


Artikel Terkait :


  1. Permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi
  2. Pola persebaran sumber daya
  3. Distribusi pendapatan

Instrumen Kebijakan Fiskal

Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum. Adapun instrumen-instrumen nya antara lain :


  • Anggaran Defisit (Defisit Budget) / Kebijakan Fiskal Ekspansif

Anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan jika keaadaan ekonomi sedang resesif.

  • Anggaran Surplus (Surplus Budget) / Kebijakan Fiskal Kontraktif

Anggaran surplus adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan.


  • Anggaran Berimbang (Balanced Budget)
  • Anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah

Menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik anggaran berimbang yakni terjadinya kepastian anggaran serta meningkatkan disiplin.


Kebijakan Fiskal Pada Pendapatan Nasional

Pada sistem perekonomian yang tertutup (tidak ada perdagangan internasional) maka pendapatan nasional (Y) dapat tersusun atas konsumsi (C), investasi (I), pengeluaran pemerintah (G). Dirumuskan :

C = aY + b

Dimana konsumsi (C) sebagai fungsi dirumuskan sebagai :

Pendapatan disposibel (YD) sebagai nilai pendapatan yang dapat dibelanjakan diformulasikan sebagai :

YD = Y – Tx + Tr
YD = C + S
Keterangan :
S = (1-a)Y – b
Tx : Pajak
Tr : Transfer pemerintah
S : Saving


  • Dimana saving dapat difungsikan sebagai :

Dengan pendekatan matematis dapat ditemukan adanya angka pengganda/ multiplier dalam perekonomian dengan penggunaan kebijakan fiskal, yaitu :

  1. Angka pengganda investasi
  2. Angka pengganda konsumsi
  3. Angka pengganda pengeluaran pemerintah
  4. Angka pengganda transfer pemerintah
  5. Angka pengganda pajak.

Artikel Terkait : Pengertian Manajemen Produksi Dan Contoh, Fungsi, Tujuan Serta Aspeknya


Tujuan Kebijakan Fiskal

Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Hal ini dilakukan dengan jalan memperbesar dan memperkecil pengeluaran komsumsi pemerintah (G), jumlah transfer pemerintah (Tr), dan jumlah pajak (Tx) yang diterima pemerintah sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatn nasional (Y) dan tingkat kesempatan kerja (N). Biaya transfer pemerintah merupakan pengeluaran-pengeluaran pemerintah yag tidak menghasilkan balas jasa secara langsung. Contoh pemberian beasiswa kepada mahasiswa, bantuan bencana alam dan sebagainya.


Konsep-Konsep Dasar

Kebijakan fiskal memiliki beberapa konsep, adapun konsepnya adalah sebagai berikut:

  • Kebijakan Fiskal : perubahan-perubahan pada belanja atau penerimaan pajak pemerintah pusat yang dimaksudkan untk mencapai penggunaan tenaga kerja-penu, stabilitas harga, dan laju pertumbuhan ekonomi yang pantas.
  • Kebijakan Fiskal Ekspansioner : peningkatan belanja pemerintah dan/atau penurunan pajak yang dirancang untuk meningkatkan permintaan agregat dalam perekonomian. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan produk domestik bruto dan menurunkan angka pengangguran.

  • Kebijakan Fiskal Kontraksioner : Pengurangan belanja pemerintah dan/atau peningkatan pajak yang dirancang untuk menurunkan permintaan agregat dalam perekonomian. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengontrol inflasi.

  • Efek Pengganda : dalam ilmu ekonomi, peningkatan belanja oleh konsumen, perusahaan atau pemerintah akan menjadi pendapatan bagi pihak-pihak lain. Ketika orang ini membelanjakan pendapatkannya, belanja tersebut menjadi pendapatan bagi orang lain dan seterusnya, sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan produksi dalam suatu perekonomian. Efek pengganda dapat juga berdampak sebaliknya ketika belanja mengalami penurunan.

  • Kebiljakan Fiskal Sisi-penawaran : kebijakan fiskal dapat secara langsung mempengaruhi bukan saja permintaan agregat, namun juga penawaran agregat. Sebagai contoh, pemotongan tarif pajak akan memberikan insentif bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi atau investasi barang modal karena mereka memperoleh pendapatan setelah pajak yang lebih besar yang kemudian dapat dibelanjakan.
Baca Juga :  Pengertian Partisipasi Masyarakat Menurut Para Ahli Beserta Tujuannya

  • Membiayai Defisit & Memanfaatkan Surplus :
  1. Meminjam dari publik atau luar negeri (crowding out )
  2. Mencetak uang
  • Memanfaatkan surplus
  1. Mengurangi hutang
  2. Disimpan

Artikel Terkait : Pengertian Goodwill Dalam Ekonomi Bisnis & (Negatif) Serta Contohnya


  • Masalah dalam Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal sering kali menghadapi permasalah seperti yang disebutkan di bawah ini:

  1. Masalah waktu
  2. Pertimbangan politis
  3. Respon pelaku ekonomi
  4. Dampak crowding-out
  5. Kondisi perekonomian dunia/luar negeri

Masalah Pokok Ekonomi Makro

Tingkat kegiatan ekonomi Negara pada suatu waktu tertentu adalah berbentuk salah satu dari tiga keadaan, yaitu mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (full employment), menghadapi masalah pengangguran dan menghadapi masalah inflasi. (Sadono Sukirno, 2000).


  • Tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (full employment)

Keadaan ini merupakan keadaan yang ideal untuk setiap perekonomian.Dalam perekonomian yang mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh, pengeluaran agregat yang sebenarnya adalah sama dengan pengeluaran agregat yang diperlukan untuk mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Kondisi tenaga kerja penuh tercapai ketika pendapat nasional sama dengan pendapat nasional potensial.


  • Masalah Pengangguran

Masalah ini terjadi karena pengeluaran agregat yang diperlukan untuk mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Jurang deflasi, yaitu jumlah kekurangan pembelanjaan agregat yang diperlukan untuk mencapai penggunaan tenaga kerja penuh. Kondisi deflasi terjadi sat pendapatan nasional lebih kecil dari pada pendapatan national potensial. Akibatnya, penawaran barang dan jasa jauh melebihi permintaan.


  • Masalah Inflasi

Pengeluaran agregat melebihi kemampuan perekonomian untuk memproduksi barang dan jasa. Kelebihan permintaan tersebut akan menimbulkan kenaikan harga-harga inflasi.


Artikel Terkait : Pembangunan Nasional Indonesia Pada Masa Orde Baru Lengkap


Kebijakan Fiskal Dan Moneter

Kondisi yang tidak diinginkan oleh pemerintah antara lain:

  1. Tingkat inflasi yang tinggi
  2. Pengangguran
  3. BOP yang difisit
  • Kebijakan pemerintah:
  1. Kebijakan fiscal semua tindakan pemerintah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian melalui pajak (Tx), transfer pemerinta (T), dan pemngeluaran pemerintah (G)
  2. Kebijakan moneter: semua tindakan pemerintah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian melalui penambahan/pengurangan M (penawaran uang).

Variabel target: variabel yang nilainya diharapkan berubah sesuai dengan yang diinginkan melalui pelaksanaan kebijakan.

Variabel target = pendapatan nasional (Y) dan kesempatan kerja

Policy instrument/ instrument variable (instrumen kebijakan): alat untuk mencapai tujuan dalam suatu kebijakan.

Kebijakan fiscal dan kebijakan moneter mempengaruhi target variabel dalam bentuk;

  • Kebijakan ekspansi: kebijakan ekonomi makro untuk meningkatkan kegiatan ekonomi

Kondisi: banyak pengangguran dan kapasitas produksi nasional belum penuh

  • Kebijakan kontraksi: kebijakan ekonomi makro untuk mengurangi kegiatan ekonomi

Kondisi: overemployment (permintaan agregat > kapasitas produksi nasional), inflasi tinggi, BOP yang difisit.


Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter; menambah atau mengurangi M

Saat ini Y = Yo dengan M = OM, dan perekonomian full employment (Yf), berarti terdapat pengangguran. Untuk menghilangkan pengangguan, maka Yo harus naik menjadi Yf dengan melakukan kebijakan ekspansi (LM ke  LMf) dengan cara meggeser penawaran uang dari MM ke MfMf, sehingga penambahan M sebanyak MMf.


Kebijakan Fiskal

  • Target variabel Y dan kesempatan kerja.
  • Variabel instrumen = G, Tx, dan T. Asumsi; hanya menggunakan salah satu variabel saja.
  • Untuk menggeser kurva IS ke ISf melalui penjumlahan I + G + c(T-Tx)=OB agar Y meningkat menjadi Yf

Dengan demikian untuk meningkatkan Y menjadi Yf, maka perlu meningkatkan:

  1. Hanya pengeluaran pemerintah (G)
  2. Hanya transfer pemerintah (T)
  3. Hanya pajak (Tx)

Artikel Terkait : Riset Pemasaran Adalah


Bentuk Kurva L2 dan Keefektifan Kebijakan Fiskal dan Moneter.

Kebijakan fiskal dan menenter murni dapat mempengaruhi tingkat Y dan kesempata kerja. Kebijakan fiscal murni: tidak disertai dengan penambahan M dan kebijakan moneter murni: tidak disertai dengan perubahan G, Tx dan T.

Bentuk kurva LM dihubungan dengan kurva L2 yang mencakup 3 bagian:

  • Daerah klasik (classical range)

Daerah CR sejajar dengan r mulai dari titik C keatas. Daerah ini menghasilkan kesimpulan-kesimpulan teoritik dari pemikir ekonomi.


  • Daerah jerat likuiditas (Liquidity trap range)

Daerah LTR sejajar dengan sumbu Y. Pada tingkat r yang rendah, maka harga obligasi tinggi, shg orang meramalkan terjadi penurunan harga obligasi dan M yang ada tidak untuk membeli obligasi, tapi untuk disimpan atau ditabung.

  • Daerah tengah (Intermediate range)

Daerah ini memiliki r kurva LM lebih besar dari 0 dan lebih kecil daripada tak terhingga.

  • Kebijakan fiscal
  1. Daerah LTR kebijakan fiscal yang paling efektif dengan menggeser kurva IS kekanan, maka Y akan meningkat.
  2. Daerah IR, kebijakan fiscal dapat meningkatkan Y ekuilibrium, tapi tidak seefektif daerah LTR
  3. Daerah CR tidak efektif untuk kebijakan fiscal untuk meningkatkan Y
  • Kebijakan moneter
  1. Daerah LTR kebijakan moneter tidak efektif dengan menggeser kurva LM kekanan, untuk meningkatkan Y. Kebijakan moneter yang tidak efektif ini biasa disebut dengan “Money does’nt matter”
  2. Daerah IR, kebijakan moneter dapat meningkatkan Y ekuilibrium, tapi tidak seefektif daerah CR
  3. Daerah CR paling efektif untuk kebijakan moneter untuk meningkatkan Y
Baca Juga :  Kebijakan VOC di Indonesia - Sejarah Berdiri Dan Hak Oktroi

Koordinasi Kebijakan Fisnkal Dan Moneter Di Indonesia

  • Kebijakan fiskal dan pengaruhnya terhadap perekonomian

Kebijakan fiskal akan mempengaruhi perekonomian melalui penerimaan negara dan pengeluaran negara. Disamping pengaruh dari selisih antara penerimaan dan pengeluaran (defisit atau surplus), perekonomian juga dipengaruhi oleh jenis sumber penerimaan negara dan bentuk kegiatan yang dibiayai pengeluaran negara.


Di dalam perhitungan defisit atau surplus anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), perlu diperhatikan jenis-jenis penerimaan yang dapat dikategorikan sebagai penerimaan negara, dan jenis-jenis pengeluaran yang dapat dikategorikan sebagai pengeluaran negara. Pada dasarnya yang dimaksud dengan penerimaan negara adalah pajak-pajak dan berbagai pungutan yang dipungut pemerintah dari perekonomian dalam negeri, yang menyebabkan kontraksi dalam perekonomian. Dengan demikian hibah dari negara donor serta pinjaman luar negeri tidak termasuk dalam penerimaan negara.


Di lain sisi, yang dimaksud dengan pengeluaran negara adalah semua pengeluaran untuk operasi pemerintah dan pembiayaan berbagai proyek di sektor negara ataupun badan usaha milik negara. Dengan demikian pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan pengeluaran negara.


Artikel Terkait : Kendala Dalam Berwirausaha


Dari perhitungan penerimaan dan pengeluaran negara tersebut, akan diperoleh besarnya surplus atau defisit APBN. Dalam hal terdapat surplus dalam APBN, hal ini akan menimbulkan efek kontraksi dalam perekonomian, yang besarnya tergantung kepada besarnya surplus tersebut . Pada umumnya surplus tersebut dapat dipergunakan sebagai cadangan atau untuk membayar hutang pemerintah (prepayment). Dalam hal terjadi defisit, maka defisit tersebut dapat dibayai dengan pinjaman luar negeri (official foreign borrowing) atau dengan pinjaman dalam negeri.


Pinjaman dalam negeri dapat dalam bentuk pinjaman perbankan dan non-perbankan yang mencakup penerbitan obligasi negara (government bonds) dan privatisasi. Dengan demikian perlu ditegaskan bahwa penerbitan obligasi negara merupakan bagian dari pembiayaan defisit dalam negeri non-perbankan yang nantinya diharapkan dapat memainkan peranan yang lebih tinggi.


Hal yang paling penting diperhatikan adalah menjaga agar hutang luar negeri atau hutang dalam negeri tersebut masih dalam batas-batas kemampuan negara (sustainable). Pada dasarnya defisit dalam APBN akan menimbulkan efek ekspansi dalam perekonomian . Dalam hal defisit APBN dibiayai dengan pinjaman luar negeri, maka hal ini tidak menimbulkan tekanan inflasi jika pinjaman luar negeri tersebut dipergunakan untuk membeli barang-barang impor, seperti halnya dengan sebagian besar pinjaman dari CGI selama ini.


Akan tetapi bila pinjaman luar negeri tersebut dipergunakan untuk membeli barang dan jasa di dalam negeri, maka pembiayaan defisit dengan memakai pinjaman luar negeri tersebut akan menimbulkan tekanan inflasi. Demikian juga jika, pembiayaan defisit APBN dengan penerbitan obligasi negara akan menambah jumlah uang yang beredar dan akan menimbulkan tekanan inflasi.


Adapun pembiayaan defisit dengan menggunakan sumber dari pinjaman luar negeri akan berpengaruh pada neraca pembayaran khususnya pada lalu lintas modal pemerintah . Semakin besar jumlah pinjaman luar negeri yang dapat ditarik, lalu lintas modal Pemerintah cenderung positif. Adapun kinerja pemerintah dapat dilihat dari besarnya nilai lalu lintas moneter. Nilai lalu lintas moneter yang positif menunjukkan adanya cash inflow.


Kebijakan moneter dan pengaruhnya terhadap perekonomian

Pada dasarnya, kebijakan moneter ditujukan agar likuiditas dalam perekonomian berada dalam jumlah yang “tepat” sehingga dapat melancarkan transaksi perdagangan tanpa menimbulkan tekanan inflasi. Umumnya pelaksanaan pengaturan jumlah likuiditas dalam perekonomian ini dilakukan oleh bank sentral, melalui berbagai instrumen , khususnya open market operations (OMOs).


Dalam melaksanakan OMO, pada umumnya bank sentral menjual atau membeli obligasi negara jangka panjang. Jika likuiditas dalam perekonomian dirasakan perlu ditambah, maka bank sentral akan membeli sejumlah obligasi negara di pasar sekunder, sehingga uang beredar bertambah. Dilain pihak bila bank sentral ingin mengurangi likuiditas dalam perekonomian, bank sentral akan menjual sebagian obligasi negara yang berada dalam portofolio bank sentral. Perlu difahami bahwa portofolio obligasi negara di bank sentral tersebut memberikan pendapatan kepada bank sentral berupa bunga obligasi.


Dalam kasus Indonesia, sampai saat ini Bank Indonesia belum memiliki obligasi negara yang dapat dipakai untuk OMO. Walaupun pemerintah Indonesia telah menerbitkan obligasi, yang dimulai pada masa krisis untuk rekapitalisasi bank-bank yang bermasalah, tetapi pasar sekunder bagi obligasi negara baru pada tahap awal dan volume transaksi jual beli di pasar sekunder tersebut masih sedikit. Selama ini Bank Indonesia masih mempergunakan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) untuk melaksanakan OMOs. Disamping menimbulkan beban pada Bank Indonesia, karena BI harus membayar bunga SBI yang cukup tinggi, jangka waktu SBI juga sangat pendek, umumnya 1 (satu) bulan, sehingga instrumen ini sebenarnya kurang memadai untuk dipakai dalam OMOs.

Baca Juga :  Pengertian Etnosentrisme Menurut Para Ahli Dan Contoh Serta Dampaknya

Artikel Terkait : Definisi Pajak Menurut Para Ahli, UU, Jenis, Fungsi & Contohnya


  • Perlunya koordinasi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter

Perlunya koordinasi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter adalah untuk menetapkan dan mencapai target-target moneter dan defisit APBN secara konsisten dalam rangka mencapai pembangunan ekonomi yang cukup tinggi dan stabil. Disamping itu koordinasi yang baik juga diperlukan untuk mendorong perkembangan pasar finansial, serta mendukung pelaksanaan kebijakan moneter dan fiskal melalui pertukaran informasi. Bentuk koordinasi antara kebijakan fiskal (Departemen Keuangan) dan kebijakan moneter (Bank Indonesia) sangat tergantung kepada :

  1. Apakah bank sentral mempunyai otonomi penuh dan mempunyai objectives dan instruments yang terpisah, dan
  2. Apakah pasar modal dan pasar uang sudah berada pada tingkat yang cukup maju.

Pada saat ini Indonesia masih dalam tahap awal dan menuju ke tahap peralihan ke arah ekonomi yang maju. Hal ini ditandai oleh :

  1. Obligasi negara baru saja diperkenalkan, yaitu dengan adanya program rekapitalisasi sektor perbankan sehubungan dengan terjadinya krisis ekonomi;
  2. Pasar sekunder bagi obligasi negara baru saja terbentuk dan masih dalam tahap awal;
  3. Interbank loan masih lemah, akibat dari krisis ekonomi; dan
  4. Obligasi negara belum dipakai sebagai instrumen moneter oleh Bank Indonesia.

Sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, pemerintah tidak dimungkinkan lagi untuk meminjam uang dari Bank Indonesia untuk menutup defisit APBN, bahkan tidak dimungkinkan untuk meminjam uang untuk jangka pendek dalam hal pemerintah menghadapi masalah cash- flow. Dalam hal ini Bank Indonesia mempunyai kekuasaan penuh di dalam menetapkan/mengatur jumlah uang yang beredar dalam perekonomian, karena mempunyai objective yang terpisah (inflation targeting).


Akan tetapi asumsi yang dipakai dalam hal ini adalah bahwa kurs mata uang adalah tetap (fixed exchange rate). Dalam hal floating exchange rate system, pelaksanaannya akan lebih rumit, oleh karena kebijakan fiskal akan mempengaruhi kurs rupiah, yang pada gilirannya akan mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Oleh karena itu, walaupun Bank Indonesia mempunyai “kebebasan penuh” dalam mengatur jumlah uang yang beredar dalam perekonomian, koordinasi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter tetap diperlukan walaupun detail koordinasi tersebut akan berubah dari masa ke masa, tergantung kepada perkembangan ekonomi dan pasar uang atau pasar modal.


Kelembagaan dan Pengaturan Operasional

Koordinasi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter harus didukung oleh pembentukan lembaganya dan pengaturan operasionalnya.

  1. Pertama, mengenai ketentuan otonomi bank sentral, yaitu seberapa jauh Bank Indonesia dapat memberikan pinjaman kepada pemerintah. Dalam hal ini berdasarkan undang-undang yang berlaku (UU No.23 Tahun 1999) Bank Indonesia tidak diijinkan untuk memberi pinjaman kepada pemerintah, dengan alasan dan jangka waktu apapun.
  2. Kedua, pembentukan suatu komite yang beranggotakan pejabat-pejabat Bank Indonesia dan pejabat-pejabat Departemen Keuangan akan sangat membantu menghilangkan perbedaan pendapat mengenai peranan dari tingkat suku bunga. Apalagi karena instrumen yang dipakai oleh Bank Indonesia dalam OMO adalah SBI, dan bukan obligasi.
  3. Ketiga, pengaturan operasional, di mana perlu dilakukan tukar menukar informasi antara Bank Indonesia dan Departemen Keuangan akan sangat membantu operasi sehari-hari Departemen Keuangan dan Bank Indonesia di dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan.
  4. Keempat, baik Departemen Keuangan maupun Bank Indonesia mempunyai kepentingan yang sama untuk mempunyai pasar sekunder bagi obligasi negara yang berfungsi baik.

Akan tetapi koordinasi ini tidak terlalu penting artinya bila instrumen yang dipakai oleh Bank Indonesia (bank sentral) berbeda dengan instrumen yang dipakai oleh Departemen Keuangan. Walaupun demikian, Bank Indonesia terlibat dalam penerbitan obligasi negara, paling tidak dalam dua hal. Pertama, Bank Indonesia bertindak sebagai penasihat pemerintah yang akan memberitahu pemerintah mengenai situasi likuiditas dalam perekonomian, perkembangan tingkat bunga, kredit perbankan, dan sebagainya. Kedua, sebagai fiscal agent, Bank Indonesia melakukan pembayaran kepada dan menerima pembayaran dari investor. Di samping itu Bank Indonesia juga bertindak sebagai kasir pemerintah atas simpanan pemerintah di Bank Indonesia.


Artikel Terkait : Penyebab Inflasi


Koordinasi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter

Koordinasi antara Departemen Keuangan sebagai pengelola fiskal dan Bank Indonesia sebagai pengelola moneter perlu dilakukan. Masing-masing pihak perlu memanfaatkan informasi dan data yang diterbitkan oleh pihak lain, untuk dipakai dalam penentuan target-target. Bank Indonesia dan Departemen Keuangan dapat membentuk tim koordinasi yang akan membantu dalam pencapaian target-target secara lebih akurat. Selain dari itu secara bertahap harus diusahakan agar instrument utama Bank Sentral dalam pengendalian moneter diubah dari SBI menjadi obligasi negara.


Demikian penjelasan artikel diatas tentang Kebijakan Fiskal Adalah – Pengertian, Tujuan, Konsep, Contoh semoga dapat bermanfaat bagi pembaca setia Pensil.Co.Id